Perokok Terancam tidak Dapat Kartu Jamkesda
MALANG--MI: Para perokok aktif yang selama ini masih ditoleransi kepesertaannya dalam jaminan kesehatan daerah (jamkesda) di Kota Malang, Jawa Timur, tahun 2010 ini terancam tidak akan diakomodasi lagi.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Syaiful Rusdi, Senin (22/3), mengatakan, pencoretan para perokok menjadi peserta jamkesda ini masih dalam taraf wacana, belum ada kesepakatan dengan instansi terkait.
"Kami memang mengusulkan agar salah satu indikator yang dimasukkan dalam verifikasi untuk penerima jamkesda ini adalah tidak merokok. Kalau ternyata perokok aktif, ya otomatis harus dicoret dari daftar peserta," ucap politisi dari PAN tersebut menegaskan.
Ia mengakui, wacana memasukkan kebiasaan merokok sebagai salah satu indikator penerima jamkesda tersebut, muncul setelah komisi bidang kesejahteraan dan kesehatan itu melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Barat, belum lama ini.
Menurut dia, memasukkan kebiasaan merokok manjadi salah satu indikator jamkesda itu diharapkan berdampak lebih baik bagi yang bersangkutan. Tidak hanya baik secara finansial, tapi juga bagi kesehatan.
Menanggapi usulan komisi D DPRD itu, Kepala Dinkes Kota Malang Enny Sekar Rengganingati menyatakan, kesediaannya dan akan membahasnya lebih lanjut dengan para wakil rakyat tersebut. Ia menuturkan, untuk memasukkan indikator kebiasaan merokok menjadi salah satu penilaian dalam jamkesda maka indikator itu harus dimasukkan dalam daftar pertanyaan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.
"Pada prinsipnya kami mendukung dan sependapat dengan usulan dewan, namun bagaimanapun juga kami harus membahasnya lebih lanjut dengan instansi terkait dan dewan sendiri. Kalau sudah ada kesepakatan dan semua setuju, kami tinggal menggodok teknisnya saja," papar Enny.
Selain akan memasukkan indikator perokok aktif, dalam validasi peserta jamkesda juga akan diajukan berbagai pertanyaan dan kriteria seperti yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ketika menilai dan menentukan keluarga miskin.
[sumber: Media Indonesia]
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Syaiful Rusdi, Senin (22/3), mengatakan, pencoretan para perokok menjadi peserta jamkesda ini masih dalam taraf wacana, belum ada kesepakatan dengan instansi terkait.
"Kami memang mengusulkan agar salah satu indikator yang dimasukkan dalam verifikasi untuk penerima jamkesda ini adalah tidak merokok. Kalau ternyata perokok aktif, ya otomatis harus dicoret dari daftar peserta," ucap politisi dari PAN tersebut menegaskan.
Ia mengakui, wacana memasukkan kebiasaan merokok sebagai salah satu indikator penerima jamkesda tersebut, muncul setelah komisi bidang kesejahteraan dan kesehatan itu melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Barat, belum lama ini.
Menurut dia, memasukkan kebiasaan merokok manjadi salah satu indikator jamkesda itu diharapkan berdampak lebih baik bagi yang bersangkutan. Tidak hanya baik secara finansial, tapi juga bagi kesehatan.
Menanggapi usulan komisi D DPRD itu, Kepala Dinkes Kota Malang Enny Sekar Rengganingati menyatakan, kesediaannya dan akan membahasnya lebih lanjut dengan para wakil rakyat tersebut. Ia menuturkan, untuk memasukkan indikator kebiasaan merokok menjadi salah satu penilaian dalam jamkesda maka indikator itu harus dimasukkan dalam daftar pertanyaan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.
"Pada prinsipnya kami mendukung dan sependapat dengan usulan dewan, namun bagaimanapun juga kami harus membahasnya lebih lanjut dengan instansi terkait dan dewan sendiri. Kalau sudah ada kesepakatan dan semua setuju, kami tinggal menggodok teknisnya saja," papar Enny.
Selain akan memasukkan indikator perokok aktif, dalam validasi peserta jamkesda juga akan diajukan berbagai pertanyaan dan kriteria seperti yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ketika menilai dan menentukan keluarga miskin.
[sumber: Media Indonesia]
